Berita Kota Metro

News

Mantan Ketua MK : Kewenangan KPK Perlu di Pangkas!

Mantan Ketua MK : Kewenangan KPK Perlu di Pangkas!
April 05
20:15 2015

Beritakotametro.co.id –  Hamdan Zoelva selaku Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap bermasalah dalam menangani sebuah kasus dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh sebab itu, kewenangan KPK yang sangat luat harus dipangkas, untuk meminimalisir hal tersebut.

“Jalan keluarnya adalah perlu reformasi. Lebih baik KPK penyidikan saja lalu kejaksaan penuntut. Kalau dua-duanya tidak ada fungsi koreksinya,” ujar Hamdan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Hamdan juga menganggap apabila KPK tetap memiliki kewenangan yang luas seperti memegang wewenang penuntutan akan terus menimbulkan gesekan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan maupun koplisian. Ini dikarenakan, KPK terkesan memiliki kekuasaan yang cukup besar.

Jika dilihat dari sisi lain, Hamdan juga mengatakan tidak boleh ada satupun lembaga negara yang memiliki wewenang yang terlalu luas. “Maka untuk menghindari institusi yang excessive itu, penuntutan diberikan pada kejaksaan,” ucap Hamdan.

Hamdan menilai, pemisahan wewenang dalam penyidikan dan penuntutan itu sudah dilakukan oleh dengara-negara lain seperti di Malaysia, Hongkon yang sudah menerapkannya.

Tetapi jika demikian, sebagai gantinya KPK harus diperkuat, “”Misalnya, KPK harus bisa mengusut hingga ke daerah-daerah. Punya perwakilan sampai daerah. Nah ini jangka panjangnya, artinya dia full penyidikan,” kata Hamdan.

Seperti yang dilansir Kompas.com, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyambut usulan Hamdan itu. Menurut dia, DPR sudah sejak lama menyuarakan perlunya revisi Undang-undang KPK. Namun, publik menganggap DPR tengah menggerogoti kewenangan KPK. “Tapi ini sudah 13 tahun, perlu ada evaluasi. Apa memang yang sudah ada sekarang sudah pas?” ucap dia.

Trimedya berpendapat kekurangan dari undang-undang itu adalah tidak adanya fungsi pengawasan internal di KPK. Padahal, lembaga itu memiliki kewenangan sangat luas. Menurut dia, pasal soal pengawasan internal ini perlu masuk dalam revisi UU KPK yang masuk dalam program legislasi nasional 2015-2019.

“Kita punya pengalaman akan kasus-kasus pimpinan KPK yang sudah ada dan tidak mau seperti itu lagi,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Tags


Share

Komentar Anda Mengenai : Mantan Ketua MK : Kewenangan KPK Perlu di Pangkas!