Berita Kota Metro

News

Sertifikat Halal, Sebagai Jaminan Aman atau Sekedar Kewajiban?

Sertifikat Halal, Sebagai Jaminan Aman atau Sekedar Kewajiban?
February 28
07:14 2014

Berita Kota Metro – Sertifikat Halal, Sebagai Jaminan Aman atau Kewajiban? sejauh ini, product yang berlebel halal menjadi alasan untuk kemajuan product tersebut dipasaran.

Beberapa aktor nasional angkat bicara mengenai masalah ini, yang pertama anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Raihan Iskandar, mengatakan bahwa belum ada kepastian yang bisa menjawab pertanya ini, semua itu dikarenakan belum selesainya rapat Panja RUU Jaminan produk halal adalah soal penerapan sertifikasi.

Sertifikat Halal bisa dinilal menjadi kewajiban bagi semua product termasuk product product tertentu. selain itu, banyak juga yang mengartikan lain mengenaik sertifikat halal tersebut. beberapa orang mengartikan Sertifikat ini hanya ajang sukarela yang artinya hanya ingin mendapatkan sertifikat halal untuk product yang dituju tersebut.

Sertifikat Halal, Sebagai Jaminan Aman atau Sekedar Kewajiban

Sertifikat Halal, Sebagai Jaminan Aman atau Sekedar Kewajiban

Dalam pertemuan yang diadakan di Geduk DPR Senayan, Jakarta. Raihan mengatakan bahwa “Saat ini sedang terjadi perbedaan pendapat, soal apakah ini mandatory atau voluntary. Apakah diwajibkan untuk semua produk, ajang sukarela, atau hanya jaminan Halal untuk meraih kelarisan product dipasaran.”

semua mengartikan denagn versi masing – masing. semua pendapat memiliki kelebihan atau kelemahan tersendiri, semua dibuktikan dengan adanya hal tersebut akan sangat melayani rakyat, khususnya umat Islam.

Kabanyakan masyarakat tanah air, khususnya umat muslim diindonesia mengetahui product tersebut halal atau tidaknya dari cap halal pada bungkus atau tampilan product tersebut.

Ada 2 System yang meliputi masalah ini, yang pertama system mandatory yakni perusahaan hanya berdominasi atau melayani kaum muslim diindonesia, namun system ini tidqak luput dari kekurangan. tidak semua perusahaan tanah air, mau mendaftarkan dirinya untuk mendapat sertifikat tersebut.

Untuk yang kedua, system ini dinamakan voluntary daya nilai product yang bersertifikat lebih tinggi dibanding kan product lainnya, karena masyarakat tidak ragu untuk mengkomsumsi product tersebut, yang dikhawatirkan masyarakat belum mengetahui informasi yang lengkap mengenai semua produk yang ada di pasaran.

menurut Raihan, sebaiknya segera mengetahui jalan tengah mengenai masalah ini, karena jika demikian perusahaan kecil bisa saja mendapat sertifikat halal untuk product mereka secara geratis.

Sertifikat Halal pertama kali dianjurkan mulai tahun 2006, dan DPR belum juga selesai membahas masalah ini sampai periode 2009-2014.

Selain menjamin product halal, RUU memiliki tugas untuk mengatur tarif dan PNBP, serta mengatur lembaga yang akan diberikan sertifikat halal tersebut.

Namun yang disayangkan, perdebatan panjang yang masih menjadi bahan perbincangan hingga saat ini, dan perdebatan panjang tersebut terjadi di internal Komisi VII maupun dengan pemerintah sehingga akhirnya RUU tersebut tak kunjung disahkan menjadi undang-undang.

Tags


Share

Komentar Anda Mengenai : Sertifikat Halal, Sebagai Jaminan Aman atau Sekedar Kewajiban?