Berita Kota Metro

News

SBY Keluarkan Kebijakan Untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

SBY Keluarkan Kebijakan Untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
February 27
12:37 2014

Berita Kota Metro – SBY Mengeluarkan Aturan Baru Untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Melalui PP No. 4/2014 sangat menegaskan bahwa pemeritah Indonesia yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan pada pertemuan yang diadakan 30 januari 2013 yang lalu bahwa SBY menegaskan aturan baru mengenai perguruan tinggi negeri.

Dalam pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan peguruan tinggi harus meliputi beberapa hal didalamnya, antara lain :

SBY Keluarkan Kebijakan Untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

SBY Keluarkan Kebijakan Untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

  1. Tanggung jawab dalam semua pihak, yang dimaksud tanggung jawab dalam segala pihak salah satunya mengenai tugas, dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
  2. Pendirian Perguruan Tinggi harus sesuai syarat yang ditentukan seperti Program Studi, dan program Pendidikan Tinggi.
  3. Mengenai Gelar, ijazah, dan sertifikat profesi harus diakui oleh Pemerintahaan Republik Indonesia.

Dalam pengaturan PP No. 4/2014 menjelaskan bahwa gelar yang akan diperoleh calon mahasiswa harus menggunakan bahasa Indonesia, dengan tulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia mestinya. Tak hanya itu, adapun gelar yang didapat dari perguruan tinggi luar negeri juga harus menggunakan bahasa sesuai cara penulisan dan penempatan yang berlaku di negara asal.

Selain itu pasal 16 juga menyebutkan bahwa calon akademi yang lulus pendidikan perkuliahannya berhak menggunakan gelar akademik sesuai prodi masing masing, lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi, lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi, dan lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.

Tata cara penulisan Gelar, dan kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi negara lain akan diatur dalam Peraturan Mendikbud.

Adapun pasal yang mengatur mendikbud dalam negeri diatur dalam pasal 4 PP yang menegaskan bahwa Mendikbud sangat berperan penting untuk mengatur tugas dan wewenang dalam system perguruan tinggi serta anggaran pendidikan tinggi, hak dan mutu mahasiswa , akses pengadilan, relevansi hasil Pendidikan Tinggi, dan ketersediaan Perguruan Tinggi.
Terkait tugas yang dimiliki Mendikbud antara lain meliputi:

  1. Rencana pengembangan jangka panjang 25 tahun
  2. Rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5 (lima) tahunan
  3. Rencana kerja tahunan.

Serta wewenang yang dimiliki Mendikbud juga meliputi:

  1. Pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi
  2. Penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
  3. Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Tak hanya itu, Bapak presiden menyebutkan pengaturan yang ditepatkan untuk pengelolahan perguruan tinggi dalam Negeri, semua harus meliputi beberapa syarat dibahwa ini:

1. Otonomi Perguruan Tinggi
2. Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Tata kelola Perguruan Tinggi
4. Akuntabilitas publik.

Yang dimaksud otonomi perguruan tinggi diatas menegaskan bhawa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi antara lain :

1. Otonomi di bidang akademik (seperti: penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).
2. Otonomi di bidang nonakademik (seperti : penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, dan sarana prasarana).

Pemerintah juga sudah berlakukan aturan mengenai pelenggaran dan pengelolahan perguruan tinggi beberapa waktu lalu, dan wajib disesuaikan dengan PP setra semua pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan.

Tags


Share

Komentar Anda Mengenai : SBY Keluarkan Kebijakan Untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi